Home » » CONTOH SOAL CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI

CONTOH SOAL CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI

SOAL REBUTAN CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI

1. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden, Pasal, dan Ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar menjelaskan hal tersebut? ..Jawaban: Pasal 1 ayat 1

2. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat


3. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.

5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)

7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.

9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan Pemerintah.

12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.

18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.

20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.

27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

34. Yang berwenang mengesahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden

35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.

37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan.

38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR.

46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar lembaga negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara

51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.

61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006

64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah… Jawab: Republik.

65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

66. Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.

67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi

70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas… Jawab: otonomi dan tugas pembantuan.

73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah… Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.

74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.

77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006

79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD.

80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.

84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden yang berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.

87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor
75 tahun 1959.

93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006

94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.

107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.

111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006

112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.

117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi

118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR periode 2009-2014 adalah… Jawab:560 orang.

124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 adalah… Jawab: 132 orang.

126. Jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah… Jawab: 692 orang.

127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Jawab: Kasasi.

129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.

132. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

133. Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Jawab: Presiden.

134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

135. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

0 komentar:

Posting Komentar