VISIUNIVERSAL

Home » Posts filed under Peraturan dan UU

Visiuniversal-blog---Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan pemerintah Prabowo-Gibran yang resmi berjalan mulai Januari 2025 untuk meningkatkan kesehatan, menekan stunting, dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Program ini menyasar anak sekolah (PAUD-Menengah), ibu hamil, dan menyusui, serta melibatkan UMKM/petani lokal untuk menggerakkan ekonomi.

Melalui Badan Gizi Nasional Makan bergizi gratis resmi di louncing tahun 2025 Tepatnya tanggal 6 Januari 2025. Badan Gizi Nasional (BGN) pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan strategis dalam percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi melalui kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa.

Poin-Poin Penting Kebijakan MBG:

Tujuan utama: Meningkatkan kualitas gizi anak-anak untuk fokus belajar, menurunkan stunting, dan memperkuat SDM, sebagai bagian dari Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Target Sasaran: Peserta didik (PAUD hingga menengah), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pelaksana: Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab penuh, dibantu dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Anggaran: Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun pada APBN 2025 untuk tahap awal (hingga Juni 2025), dengan kebutuhan total yang diproyeksikan hingga Rp420 triliun untuk cakupan penuh.

Dampak Ekonomi: Program ini mendorong pemberdayaan UMKM, petani, dan nelayan lokal sebagai penyedia bahan pangan, serta menciptakan lapangan kerja melalui dapur-dapur umum.

Keamanan Pangan: Kementerian Kesehatan memperketat pengawasan dan percepatan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada setiap dapur umum untuk menjamin keamanan makanan.

Cakupan: Hingga Januari 2026, program telah mencapai 55 juta penerima manfaat dan menargetkan jangkauan yang lebih luas secara.

Edukasi gizi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Edukasi gizi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya terintegrasi untuk meningkatkan status gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui melalui penyediaan makanan bergizi seimbang (karbohidrat, protein, sayur, buah) dan edukasi perilaku sehat untuk mengatasi stunting dan malnutrisi. Program ini diterapkan mulai tahun 2025 resminya tepat pada tanggal 6 Januari 2025 dengan fokus pada pemenuhan gizi, peningkatan kebiasaan makan sehat, perilaku hidup bersih (cuci tangan), dan pemantauan tumbuh kembang.

Edukasi MBG Makan Bergizi Gratis di sekolah

Komponen Edukasi:

Pendidikan Gizi: Mengenalkan konsep "Tumpeng Gizi Seimbang" dan pentingnya keberagaman makanan.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Pembiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan.

Interaksi Langsung: Momen makan digunakan untuk edukasi mengenai nutrisi, pengenalan sayur/buah, dan porsi seimbang.

Metode Edukasi:

Melalui pendekatan kurikuler di sekolah, cerita (storytelling), permainan, pantun gizi, kampanye digital, dan pendampingan oleh kader.

Integrasi: Program MBG berjalan beriringan dengan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) yang fokus pada sehat bergizi, fisik, imunisasi, jiwa, dan lingkungan.

Keterlibatan: Melibatkan satuan pendidikan, puskesmas, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan edukasi berkelanjutan.

Permasalahan MBG

penerapan MBG menuai banyak kritik dan penolakan di berbagai daerah, terutama karena menyebabkan keracunan massal. Lebih dari 10.000 kasus keracunan MBG terjadi di seluruh Indonesia (per September 2025), dengan kasus serentak terbanyak terjadi pada 1.333 pelajar di Bandung Barat, Jawa Barat,[2][3] dan sampai saat ini belum ada tersangka yang bertanggung jawab atas kasus keracunan massal tersebut.

Program MBG bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkritik bahwa program ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Salah satu masalah utama adalah distribusi yang tidak merata, karena kasus gizi buruk dan stunting lebih tinggi di beberapa daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan biaya per porsi makan dari Rp15.000–20.000 menjadi Rp10.000 akan menurunkan kualitas makanan yang diberikan. Hal ini bisa membuat program MBG kurang efektif dalam mengatasi stunting. Pembagian MBG pada saat libur sekolah dan hari raya juga menjadi masalah yang masih dipertanyakan.

Sejumlah lembaga koalisi masyarakat sipil diinisiasi Celios, Unitrend, Lapor Sehat, LBH Jakarta, Transparency International Indonesia, dan Bareng Warga merespons maraknya kasus keracunan, pencairan dana ke SPPG dan sejumlah polemik lain dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara meluncurkan

Demikian tentang Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 / 2026 semoga Artikel singkat ini bermanfaat.

Akhmad Solihin February 25, 2026 CB Blogger Indonesia

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

February 25, 2026

Visiuniversal--- Dalam Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025. Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 memperkenalkan Pendekatan Pembelajaran Mendalam (PPM) sebagai penguatan kurikulum (K13 dan Merdeka), fokusnya pada pemahaman konsep holistik (bukan hafalan), pengembangan berpikir kritis, refleksi, dan penerapan bermakna, dengan pilar Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan, serta didukung praktik pedagogis, lingkungan kondusif, teknologi, dan kemitraan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan berkarakter.

Prinsip Utama Pembelajaran Mendalam:

Berkesadaran: Menciptakan suasana belajar yang memuliakan, melibatkan olah pikir, hati, rasa, dan raga.

Bermakna: Peserta didik memahami konsep secara menyeluruh dan dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Menggembirakan: Pengalaman belajar yang menyenangkan dan aktif.

Fokus Pengembangan:

Keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian.

Pengembangan karakter, kesehatan, kewargaan, keimanan, dan ketakwaan.

Komponen Pendukung:

Praktik Pedagogis: Model pembelajaran inovatif (seperti PjBL, PBL, Discovery Learning) yang berpusat pada siswa.

Lingkungan Pembelajaran: Suasana yang suportif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi.

Pemanfaatan Teknologi Digital: Mengintegrasikan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar.

Kemitraan: Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas.

Implikasi bagi Satuan Pendidikan:

Fleksibilitas: Berlaku untuk sekolah yang masih menggunakan Kurikulum 2013 (K13) maupun Kurikulum Merdeka.

Transformasi Peran Guru: Dari mengajar menjadi memfasilitasi pemahaman konsep.

Penguatan Karakter & Keterampilan Abad 21: Menjawab tantangan zaman, termasuk pengenalan mata pelajaran pilihan seperti Koding & Kecerdasan Artifisial.

Pengertian Pembelajaran Mendalam Depplearning

Pembelajaran Mendalam Definisi Pembelajaran Mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu

Deep Learning atau pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit. Siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran hingga memahami topik melalui proses “penjelajahan” lebih dalam dari topik tersebut.

Pembelajaran mendalam dilatarbelakangi karena perubahan masa depan yang sulit diprediksi : permasalahan mutu pendidikan yaitu literasi, numerasi, kemampuan HOTs (High Order Thinking Skills) peserta didik Indonesia yang rendah, ketimpangan mutu pendidikan, Bonus Demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan :

“Kami sekarang mulai melakukan pengkajian terkait dengan penerapan pendekatan Deep Learning dan sudah selesai. Tentu saja setelah nantinya kami terbitkan peraturan menterinya, kami akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk para guru terkait penerapan Deep Learning”

Menurut Abdul Mu’ti, pendekatan pembelajaran Deep Learning dapat tercapai melalui 3 elemen utama, yakni Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful Learning.

1. Meaningful Learning

Proses pembelajaran dimana siswa merasa apa yang mereka pelajari memiliki makna dan relevansi dalam kehidupan mereka. Siswa mampu mengaitkan konsep baru yang diajarkan dengan konsep-konsep yang mereka pahami sebelumnya sehingga lebih bermakna bagi siswa.

Contoh: Tidak hanya mempelajari rumus matematika, namun juga mempelajari penerapan dan penggunaannya seperti contohnya mengelola anggaran atau menghitung bunga tabungan.

2. Mindful Learning

Dalam teori pendidikan dikenal sebagai metakognisi, dimana siswa diajak untuk memiliki kesadaran penuh, fokus, dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang sedang ia jalani.

Teknik mindfulness juga dapat diterapkan melalui kegiatan latihan pernapasan dan refleksi pribadi sebelum atau sesudah belajar. Guru juga dapat membiasakan siswa membuat kesimpulan pembelajaran di akhir sesi belajar sebagai proses refleksi.

3. Joyful Learning

Bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan positif dengan pengalaman belajar interaktif, menantang dan penuh rasa ingin tahu. Siswa diharapkan merasa tertarik dan menikmati proses belajar sehingga mudah menyerap informasi dan mempertahankan hasil belajar.

Metode yang digunakan melibatkan permainan edukatif, penggunaan media kreatif, hingga diskusi kelompok yang dinamis sehingga merangsang motivasi dan kreatifitas siswa dalam menemukan solusi.

Ketiga pendekatan diatas dilakukan melalui olah pikir (intelektual), olah hati (etika), olah rasa (estetika) dan olahraga (kinestetik) secara holistik dan terpadu yang mana dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik namun juga perkembangan karakter dan kemampuan fisik.

Pembelajaran mendalam yang lebih humanis ini diharapkaan dapat mengembangkan 8 dimensi profil lulusan yang sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masa depan yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.

Implementasi Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam ini memerlukan kerjasama dan sinergi antara berbagai elemen pendidikan diantaranya guru, siswa, wali murid, dan lingkungan sekolah. Beberapa langkah yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

Sosialisasi konsep Pembelajaran Mendalam kepada seluruh pihak terkait
Pelatihan guru untuk penerapan dalam KBM
Penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai
Integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran
Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas implementasi pembelajaran mendalam di sekolah

Jadi apakah sekolah dan satuan pendidikan anda sudah siap menerapkan Pembelajaran Mendalam ?

Pastikan sekolah Anda siap dalam infrastruktur pendukung dan teknologi digital yang mendukung proses pembelajaran di kelas, sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, bahkan tetap dapat beroperasi walau tanpa adanya internet.

Referensi:

Sumber relevan Seputar Deep Learning:

https://www.sman1montong.sch.id/artikel/detail/989153/pembelajaran-deep-learning-yang-kontekstual-mindful-meaningful-dan-joyful/ (Diakses pada 12 Januari 2025)

https://www.youtube.com/watch?v=KnIynokRfd4 (Diakses pada 10 Januari 2025)

https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/pembelajaran-mindful-meaningful-dan-joyful-dan-integrasinya-di-ruang-kelas-dan-sekolah (Diakses pada 13 Januari 2025)

Seputar Latar Belakang Deep Learning:

https://www.melintas.id/pendidikan/345490311/info-terkini-paparan-kemendikdasmen-tentang-deep-learningpembelajaran-mendalampm-latar-belakang-definisi-8-dimensi-profil-lulusan (Diakses pada 10 Januari 2025)

Seputar Raker Menteri:

https://www.youtube.com/watch?v=8lpIOqP7QiI (Diakses pada 13 Januari 2025)

Seputar 8 dimensi profil lulusan dalam Deep Learning dan penerapan di sekolah:

https://www.melintas.id/pendidikan/345492136/8-dimensi-profil-lulusan-dalam-pembelajaran-mendalam-deer-learning-apakah-sekolah-anda-sudah-siap (Diakses pada 13 Januari 2025)

Seputar keputusan Mendikdasmen

https://tirto.id/mendikdasmen-akan-terapkan-deep-learning-di-kurikulum-berlaku-g65C (Diakses pada 10 Januari 2025)

Penyesuaian Intrakurikuler dengan Pendekatan Pembelaran Mendalam

Visiuniversal--- Pendekatan Pembelajaran Mendalam Depp Learning Dalam Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025.

Akhmad Solihin August 04, 2025 CB Blogger Indonesia

Pendekatan Pembelajaran Mendalam Depp Learning

August 04, 2025

PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 12 TAHUN 20024 tentang Kurikulum PAUD, SD, SMP, SMA

May 01, 2024

PERCEPATAN IKM Impelementasi Kurikulum Merdeka

January 05, 2023

Visiuniversal----Assalamualaikum Wr, Wb, halo semua apa khabar, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amiin. Kali ini admint Visiuniversal, akan berbagi informasi tentang salah satu jabatan dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang di sebut Apartur Sipil Negara (ASN) yaitu Jabatan Fungsional Penilik.

Sebelum lebih jauh kita melihat pengertian dan apa saja tugas dan fungsi dari Penilik, dalam jabatan fungsional Penilik, alangkah baiknya jika kita melihat dan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional tersebut.

Menurut PP No. 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Tujuan Pengangkatan Jabatan Fungsional

Pengangkatan jabatan fungsional bertujuan sebagai sarana pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS. Selain itu untuk mencapai tujuan pembangunan, dibutuhkan adanya pengangkatan pejabat fungsional yang perlu dibina dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja demi menciptakan organisasi pemerintah yang "miskin struktur, namun kaya fungsi.

Jenis-jenis Jabatan Fungsional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Jabatan Fungsional dibagi menjadi jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan yang mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit (DUPAK).

Saat ini telah ada kurang lebih 242 jenis jabatan fungsional tertentu dengan 25 rumpun jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jabatan-jabatan fungsional tersebut dihimpun dalam suatu rumpun jabatan fungsional, yaitu himpunan jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintah.

Pengertian Jabatan Fungsional Penilik

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

Dijelaskan bahwa:

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Jadi Tugas Pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.

Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus.

Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan tingkat keahlian

Jenjang jabatan Penilik dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Penilik Pertama;

b. Penilik Muda;

c. Penilik Madya; dan

d. Penilik Utama.

Jenjang pangkat Penilik sesuai dengan jabatannya, yaitu:

a. Penilik Pertama:

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. ,

b. Penilik Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penilik Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Penilik Utama:

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

Tonton Penjelasan Lengkap Jabatan Fungsional Penilik via YouTube di sini !!

Rincian kegiatan Penilik sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Penilik Pertama, yaitu:

1. Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota;

2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI;

3. Membuat instrumen pemantauan program PNFI;

4. Mengumpulkan data pemantauan pelaksanaan program PNFI;

5. Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI;

6. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota;

7. Menyusun laporan hasil pemantauan;

8. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan;

9. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PNFI;

10. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran perorangan;

11. Menyusun laporan triwulan; dan

12. Menyusun laporan tahunan sebagai anggota;

b. Penilik Muda, yaitu:

1. Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu sebagai anggota;

2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI;

3. Membuat instrumen pemantauan program PNFI;

4. Mengumpulkan data pemantauan prograrrl PNFI;

5. Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI;

6. Membuat desain diskusi terfokus hasil pemantauan;

7. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota;

8. Menyusun laporan hasil pemantauan;

9. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan;

10. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasL er~ilaianp rogram pada satuan PNFI;

11. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran perorangan;

12. Menyusun laporan triwulan; dan

13. Menyusun laporan tahunan sebagai anggota;

c. Penilik Madya, yaitu:

1. Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu sebagai ketua atau anggota;

2. Menyusun rencana triwulan pengendalian mutu program PNFI;

3. Membuat instrumen pemantauan program PNFI;

4. Mengumpulkan data program PNFI;

5. Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI;

6. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai ketua atau anggota;

7. Menyusun laporan hasil pemantauan;

8. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan;

9. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian prograM pada satuan PNFI;

10. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran kelompok;

11. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam melakukan penelitian atau pengembangan, pembelajaran, pelatihan, dan atau pembimbingan dengan sasaran perorangan;

12. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan dengan sasaran perorangan;

13. Menyusun laporan triwulan; dan

14. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota;

d. Penilik Utama, yaitu:

1. Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu PNFI sebagai ketua atau anggota;

2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI;

3. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota;

4. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan;

5. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PNFI;

6. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran kelompok;

7. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam melakukan penelitian atau pengembangan, pembelajaran, pelatihan, dan atau pembimbingan dengan sasaran kelompok;

8. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pernbelajaran, pelatihan, dan bimbingan dengan sasaran kelompok;

9. Menyusun laporan triwulan;

10. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota;

11. Menyusun desain evaluasi dampak program PNFI;

12. Menyusun instrumen evaluasi dampak program PNFI;

13. Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak program PNFI;

14. Menyiapkan bahan presentasi; dan

15. Melakukan presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI.

Demikian informasi yang bisa saya bagikan tentang Jabatan fungsional Penilik ini untuk anda, semoga informasi ini bermanfaat untuk anda khususnya bagi yang ingin berkarir sebagai PNS atau ASN dalam Jabatan Fungsional Penilik PAUD dan PNFI. SAS Edu Channel mengucapkan terimakasih sudah menonton video edukasi ini hingga akhir, Jangan lupa Subscribe, Like, dan share serta koment video ini, Semoga kita semua tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Akhmad Solihin March 24, 2022 CB Blogger Indonesia

KARIR PNS-ASN- DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK PAUD DAN PNFI

March 24, 2022

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

January 20, 2022

Visiuniversal----Untuk anda yang ingin berkarir sebagai ASN atau Pegawai Negeri Sipil, berikut informasi tentang salah satu Jabatan Fungsional Tertentu yang bergerak dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan Non Formal dan Informal yaitu Jabatan Fungsional Penilik. Adapun yang melatar belakangi jabatan Fungsional Penilik ini adalah (1) Sesuai dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. (2) Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut telah ditetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya dan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; (3) Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, diperlukan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; (4) Petunjuk Teknis ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan jenjang jabatan dan unsur kegiatan jabatan fungsiona penilik; prosedur, rincian kegiatan dan atata cara penilaian angka kredit; kelengkapan, tata cara pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit; pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai dan sekretariat tim penilai; pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan; dan ketentuan peralihan.

BUKU JABATAN FUNGSIONAL PENILIK DAN JENJANG JABATANNYA

Pengertian Jabatan Fungsional Penilik

Jabatan Fungsional Penilik adlaah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengedalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;

Download Juknis Penilik di sini !!

Disarankan dowload menggunakan PC/Laptop !

Jenjang Jabatan dan Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Penilik

A. Jenjang Jabatan

Jenjang jabatan penilik dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

1. Penilik Pertama

Penata Muda Tingkat I, Golongan ruang III/b

2. Penilik Muda:

a. Penata, golongan ruang III/c; dan

b. Penata Tingakt I, Golongan ruang III/d

3. Penilik Madya

a. Pembina, golongan ruang IV/a

b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

c. Pembinan Utama Muda, golongan ruang IV/c

4. Pembina Utama:

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d

Unsur-Unsur Kegiatan Penilik :

1. Unsur Utama

a. Pendidikan, meliputi:

1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan

2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional Penilik

serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

b. Kegiatan Pengendalian Mutu Program PAUDNI, meliputi:

1) perencanaan program pengendalian mutu PAUDNI;

2) pelaksanaan pemantauan program PAUDNI;

3) pelaksanaan penilaian program PAUDNI;

4) pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUDNI; dan

5) penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUDNI.

c. Kegiatan evaluasi dampak program PAUDNI, meliputi;

1) penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak

program PAUDNI;

2) penyusunan instrumen evaluasi dampak programPAUDNI;

3) pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUDNI;dan

4) presentasi hasil evaluasi dampak program PAUDNI.

d. Kegiatan pengembangan profesi, meliputi:

1) pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) dan/atau penelitian di bidang PAUDNI;

2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang PAUDNI; dan

3) pembuatan standar buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian mutu PAUDNI;dan

4) menjadi juara dalam lomba karya ilmiah.

2. Unsur Penunjang

Kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penilik, meliputi:

a. Pengajaran/pelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI;

b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang PAUDNI;

c. Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang PAUDNI;

d. Studi banding di bidang pengendalian mutu program PAUDNI;

e. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penilik;

f. Perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/ satyalancana karya satya;

g. Keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional Penilik; dan

h. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Download Juknis Jabatan Fungsional Penilik di sini!!

Disarankan dowload menggunakan PC/Laptop !

Referensi :

Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsiona Penilik dan Angka Kreditnya.
Permendikbud Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

Akhmad Solihin January 13, 2022 CB Blogger Indonesia

JABATAN FUNGSIONAL PENILIK DAN JENJANG JABATANNYA

January 13, 2022

KEBIJAKAN KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN SETELAH PANDEMI

November 28, 2021

Visiuniversal----Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara mendasar bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan menjadi pertimbangan pertama terbitnya PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

PP No.57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ini mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

Selain itu PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional juga memiliki latar belakang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sekarang.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan dalam PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal. Jalur Pendidikan formal adalah pendidikan anak usia dini formal; pendidikan dasar; pendidikan menengah; dan pendidikan tinggi. Jalur Pendidikan nonformal adalah pendidikan anak usia dini nonformal; dan pendidikan kesetaraan.

Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan dalam PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional mencakup standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian Pendidikan; standar tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional

Pertimbangan dalam PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, adalah:

Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti;

Sebagai pedoman dasar, Standar Nasional Pendidikan perlu secara berkala ditinjau kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan zaman yang berubah, melalui penyempurnaan substansi pengaturan. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar Standar Nasional Pendidikan tetap mutakhir dan relevan, sehingga dapat mendukung akselerasi peningkatan mutu sistem Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Beberapa hal yang menjadi pokok penyempurnaan pengaturan dilakukan terhadap susunan Standar Nasional Pendidikan, kurikulum, evaluasi hasil belajar Peserta Didik, dan evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga mandiri.

Penyempurnaan pengaturan mengenai susunan Standar Nasional Pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari Pendidikan yang berbasis isi, menjadi Pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi Peserta Didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen-komponenlain dari Standar Nasional Pendidikan. Makna kompetensi juga dirumuskan ulang untuk menegaskan sifat terintegrasi dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penyempurnaan pengaturan mengenai kurikulum dilakukan untuk menjadi landasan bagi upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum di tingkat nasional dibuat menjadi lebih sederhana. Satuan Pendidikan kembali diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan.

Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem Pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan prinsip pedagogi, evaluasi terhadap hasil belajar Peserta Didik merupakan kewenangan dan tugas pendidik. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem Pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem, serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telaah kritis dan objektif.

Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga mandiri akan memotret mutu secara lebih komprehensif, meliputi efektivitas Satuan Pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran, pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan Satuan Pendidikan, serta jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Potret yang komprehensif ini dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh kepala Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan program serta anggaran yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan penyempurnaan melalui penggantian. Penggantian dimaksud dilakukan melalui penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.

Download/Unduhan Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standa Pendidikan Nasional di sini !!

ISI PP NOMOR 57 TAHUN 2021

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang ditulis ulang oleh admint visiuniversal sebagai sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
Pemerintah Pusat yang. selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB II

LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal.
Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pendidikan anak usia dini formal;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan menengah; dan
d. pendidikan tinggi.

3. Jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pendidikan anak usia dini nonformal; dan

b. pendidikan kesetaraan.

Pasal 3

1. Standar Nasional Pendidikan mencakup:

a. standar kompetensi lulusan;

b. standar isi;

c. standar proses;

d. standar penilaian Pendidikan;

e. standar tenaga kependidikan;

f. standar sarana dan prasarana;

g. standar pengelolaan; dan

h. standar pembiayaan.

2. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

3. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Bagian Kedua

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 4

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:

a. tujuan Pendidikan nasional;

b. tingkat perkembangan Peserta Didik;

c. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan

d. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

3. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.

4. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan:

a. standar isi;

b. standar proses;

c. standar penilaian Pendidikan;

d. standar tenaga kependidikan;

e. standar sarana dan prasarana;

f. standar pengelolaan; dan

g. standar pembiayaan.

5. Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai Peserta Didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran.

6. Penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini.

Pasal 5

1. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.

2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:

a. nilai agama dan moral;

b. fisik motorik;

c. kognitif;

d. bahasa; dan

e. sosial emosional.

Pasal 6

1. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik.

2. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.

3. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

4. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Standar Isi

Pasal 8

1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

2. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran.

3. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:

a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. konsep keilmuan; dan

c. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Standar Proses

Pasal 10

1. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan pembelajaran;

b. pelaksanaan pembelajaran; dan

c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 11

1. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan aktivitas untuk merumuskan:

a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran;

b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan

c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.

d. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik.

Pasal 12

Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diselenggarakan dalam suasana belajar yang:

interaktif;

inspiratif;

menyenangkan;

menantang;

memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.

Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi.

Pasal 13

Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:

sesama pendidik;

kepala Satuan Pendidikan; dan/atau

Peserta Didik.

Penilaian proses pembelajaran oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.

Penilaian proses pembelajaran oleh kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asesmen oleh kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.

Penilaian proses pembelajaran oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan asesmen oleh Peserta Didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 16

Standar penilaian Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar Peserta Didik.

Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi:

perumusan tujuan penilaian;

pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian;

pelaksanaan penilaian;

pengolahan hasil penilaian; dan

pelaporan hasil penilaian.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk:

penilaian formatif; dan

penilaian sumatif.

Pasal 17

Penilaian formatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 18

Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan:

kenaikan kelas; dan

kelulusan dari Satuan Pendidikan.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik untuk penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.

Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b pada Jenjang Pendidikan tinggi bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan:

kelulusan dari mata kuliah; dan

kelulusan dari program studi.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada Jenjang Pendidikan tinggi diatur lebih lanjut oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Standar Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 20

Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik.

Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kuailifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan:

ijazah; atau

ijazah dan sertifikat keahlian.

Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

sarjana untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, dan pendidik pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah jalur formal;

magister atau magister terapan untuk pendidik pada Jenjang Pendidikan tinggi program diploma dan sarjana;

doktor atau doktor terapan untuk pendidik pada Jenjang Pendidikan tinggi program magister dan doktor; dan

magister atau magister terapan berpengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang relevan dengan program studi untuk pendidik pada pendidikan profesi.

Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan nonformal diatur oleh Menteri.

Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik selain yang mengajar muatan agama diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik yang mengajar muatan agama diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan Selain Pendidik

Pasal 23

Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjangp roses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di Satuan Pendidikan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tenaga kependidikan selain pendidik diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip:

menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;

menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;

ramah terhadap penyandang disabilitas; dan

ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus tersedia pada Satuan Pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan

Pasal 27

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jenjang Pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Perencanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.

Perencanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.

Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan.

Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan perencanaan kegiatan Pendidikan yang disusun untuk periode 4 (empat) tahun.

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.

Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

kepala Satuan Pendidikan;

pemimpin perguruan tinggi;

komite sekolah/madrasah;

Pemerintah Pusat; dan/atau

Pemerintah Daerah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Standar Pembiayaan

Pasal 32

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:

biaya investasi; dan

biaya operasional.

Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:

investasi lahan;

penyediaan sarana dan prasarana;

penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan

modal kerja tetap.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi komponen biaya:

personalia; dan

nonpersonalia.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PENGEMBANGAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 34

Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu Pendidikan.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 35

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

standar kompetensi lulusan;

standar isi;

standar proses; dan

standar penilaian Pendidikan.

Pasal 36

Kurikulum terdiri atas:

kerangka dasar kurikulum; dan

struktur kurikulum.

Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum.

Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar.

Pasal 37

Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ditetapkan oleh Menteri.

Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi relevansi dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh Kementerian.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.

Pasal 38

Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan.

Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.

Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pendidikan atau kelompok Satuan Pendidikan.

Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota.

Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 39

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada Jenjang Pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

peningkatan iman dan takwa;

peningkatan akhlak mulia;

peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;

keragaman potensi daerah dan lingkungan;

tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

tuntutan dunia kerja;

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

agama;

dinamika perkembangan global; dan

persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

pendidikan agama;

pendidikan kewarganegaraan;

bahasa;

matematika;

ilmu pengetahuan alam;

ilmu pengetahuan sosial;

seni dan budaya;

pendidikan jasmani dan olahraga;

keterampilan/kejuruan; dan

muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

pendidikan agama;

pendidikan kewarganegaraan; dan

bahasa.

Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:

mata pelajaran/mata kuliah;

modul;

blok; atau

tematik.

BAB V

EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Evaluasi meliputi:

evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan

evaluasi sistem Pendidikan.

Bagian Kedua

Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik

Pasal 42

Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh pendidik.

Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan; dan

menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

standar penilaian Pendidikan; dan

standar kompetensi lulusan.

Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peserta Didik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga

Evaluasi Sistem Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Evaluasi sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan oleh:

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah; dan

lembaga mandiri.

Paragraf 2

Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat

Pasal 44

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan terhadap:

pendidikan anak usia dini;

pendidikan dasar dan menengah; dan

pendidikan tinggi.

Pasal 45

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit berdasarkan:

tingkat capaian perkembangan anak;

tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini;

kualitas proses pembelajaran di Satuan Pendidikan anak usia dini;

kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan anak usia dini; dan

jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan:

profil Pendidikan daerah; dan

profil Pendidikan nasional.

Profil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan anak usia dini yang digunakan sebagai landasan:

peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini; dan

penetapan rapor Pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan anak usia dini diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 46

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh:

Satuan Pendidikan;

program pendidikan kesetaraan;

kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah; dan

Pemerintah Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit berdasarkan:

efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik;

tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;

kualitas dan relevansi proses pembelajaran;

kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan

jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

asesmen nasional; dan

analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah.

Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengukur:

kompetensi Peserta Didik;

kualitas pembelajaran;

kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan.

Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada:

Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal; dan

program pendidikan kesetaraan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.

Hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan:

profil Satuan Pendidikan;

profil program pendidikan kesetaraan;

profil Pendidikan daerah; dan

profil Pendidikan nasional.

Profil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai landasan:

peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah; dan

penetapan rapor Pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 47

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 48

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dan Pasal 46 ayat (6) huruf c.

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

pendidikan anak usia dini; dan

pendidikan dasar dan menengah.

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan daerah sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Lembaga Mandiri

Pasal 49

Evaluasi sistem Pendidikan oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data mengenai Peserta Didik, Satuan Pendidikan, dan program Pendidikan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh paling sedikit dari profil Pendidikan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

identifikasi akar permasalahan sistem Pendidikan; dan

rekomendasi perbaikan sistem Pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh lembaga mandiri diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

AKREDITASI

Pasal 50

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan.

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh:

Pemerintah Pusat; dan/atau

lembaga mandiri.

Pasal 51

Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:

Satuan Pendidikan anak usia dini;

Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah;

program pendidikan kesetaraan;

Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi; dan

program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.

Hasil dari akreditasi oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar untuk penetapanstatus akreditasi.

Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam hal program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, maka Pemerintah Pusat tidak melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi oleh Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

Akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dapat dilakukan terhadap:

Satuan Pendidikan anak usia dini;

Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah;

program pendidikan kesetaraan; dan

program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.

Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; dan

memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi Pendidikan.

Lembaga mandiri yang berwenang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata kelola lembaga mandiri diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

SERTIFIKASI

Pasal 53

Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumenijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebagai pengakuan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.

Ijazah Jenjang Pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

identitas Peserta Didik;

pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir Satuan Pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; dan

pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.

Ijazah Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

identitas Peserta Didik; dan

pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai pengakuan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

identitas Peserta Didik;

pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi; dan

daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh Peserta Didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 54

Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengahjalur formal setelah lulus uji kesetaraan.

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembagasertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan Pasal 161 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta.

Download/Unduhan Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional di sini !!

KEMDIKBUD AKAN MERASA "KECOLONGAN"

Dengan diberlakukannya PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standa Pendidikan Nasional ini, dalam berbagai berita yang tersebar di beberapa media masa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Merasa “kecolongan” karena tak memasukkan secara eksplisit mata pelajaran Pancasila dan dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib.

Melihat banyak terjadi polemik dan pro-kontra di masyarakat, ada yang setuju tetapi banyak yang menyarankan pemerintah segera mencabut dan mengevaluasi secara menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 itu. Menanggapi polemik hadirnya PP Nomor 57 Tahun 2021 ini, Banyak Pengamat mengatakan bahwa wajar jika masyarakat ribut. Hal ini karena salah satunya pada PP Nomor 57 tahun 2021 memang tidak disebutkan terkait Pancasila dan Bahasa Indonesia. Ini terjadi kontradiksi karena ternyata ada dalam UU lain yang memuatnya, yaitu UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Pada [UU Nomor 12 Tahun 2012] Pasal 35 ayat 3 disebutkan bahwa materi wajib diantaranya adalah Bahasa Indonesi dan Pancasila, dan seterusnya, secara tegas tertulis dan tertuang di sana. Menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Sementara itu juga di UU yang berkaitan, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, pada pada Pasal 4 dan Pasal 36-37 bahwa dalam kurikulum baik pendidikan dasar dan perguruan tinggi tidak ditegaskan mengenai Bahasa Indonesia dan Pancasila. Tertulis pada pasal tersebut hanya Bahasa dan Kewarganegaraan. Hal ini sama persis dengan di PP Nomor 57 Tahun 2021. Bila PP Nomor 57 Tahun 2021 dibandingkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012, maka wajar saja jika bagi pihak yang mendesak mencabut PP tersebut bersikap/berpendapat seperti itu. Namun, bila PP Nomor 57 tahun 2021 dibandingkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, secara substansial memang tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya UU atau PP yang saling terkait tidak bertentangan, dan sebaiknya pihak pihak yang berkompeten seperti Komnasdik perlu memberikan masukan yang terkait dengan hal tersebut.

Hal ini agar pihak yang merasa “kecolongan” segera memberikan klarifikasi bahwa ada mispersepsi dan akan langsung mengajukan revisi, dengan lebih melibatkan staf ahlinya yang harus kerja lebih keras. Ke depannya dibutuhkan ketelitian yang tinggi dan diperlukan komunikasi yang baik dengan para pakar. Karena ada beberapa produk hukum yang terdahulu memang tidak sinkron. dan perlu ada uji materi oleh pihak lain diluar Tim Kemendikbud sebelum PP/Peraturan Menteri dan lainya sebelum disahkan.

Pemerintah diharapkan segera mengoreksi dengan cara yang legal yaitu PP tersebut secara resmi segera dicabut oleh Presiden dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Setelah dipastikan tidak lagi bermasalah, Presiden mengeluarkan PP baru yang mewajibkan pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia beserta pengaturan teknisnya, sebagaimana diatur dalam UU Perguruan Tinggi, UU Sisdiknas dan juga UUD 1945.

Demikian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terbaru, artikel visiuniversal terkait dengan peraturan dan perundang-undangan pendidikan ini semoga bermanfaat. Terimakasih.

Akhmad Solihin April 12, 2021 CB Blogger Indonesia