Pengkajian dan perbaikan terhadap pelaksanaan ujian nasional, termasuk
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari kelembagaan, persiapan,
penyelenggaraan, sampai kepada pelaporan. Oleh karena itu, BSNP masih terus mengkaji
dan diharapkan dari pengkajian ini dapat diperoleh suatu model, mekanisme, dan
sebuah sistem ujian yang ideal dan kredibel.
Menurut hemat penulis, beberapa alternatif perbaikan yang dapat dilkukan
terhadap pelaksanaan ujian nasional itu, termasuk UNPK sebagai berikut.
Berdasarkan PP No.
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidkan, ujian nasional dilaksanakan
oleh Bandar Standar Nasional Pendidikan. Untuk dapat mengemban fungsinya dengan
baik, lembaga ini haruslah dikembangkan supaya memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1.
Melembaga, dan memiliki struktur sampai di tingkat
Kabupaten/Kota, untuk menjamin keterjangkauan dalam pelaksanaan dan pengaman
ujian.
2. Memiliki sarana dan
prasana yang mencukupi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ujian.
3. Memiliki sumber daya
manusia profesional yang mencukupi, baik tenaga administrasi untuk mendukung
administrasi penyelenggaraan ujian profesional, maupun tenaga teknis, yakni
pakar dalam bidang pengujian dan penilaian pendidikan.
4.
Memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan ujian,
bebas dari intervensi lembaga manapun lainnya.
Model ideal dari lembaga pengujian
ini dapat mengambil contoh dari berbagai negara lain. Antara lain,
seperti, Malaysia Examination Syndicate) di Malaysia, Singapore Evaluation and Assessment Board (SEAB) di Singapura, dan Educational Testing Service (ETS) di
Amerika Serikat. MES di Malaysia berada di bawah Kementrian Pendidikan, namun
bebas dari intervensi Menteri Pendidikan. SEAB di Singapura, merupakan lembaga
swastra penuh, yang berdiri sejak tahun 2004. Sebelum lembaga ini terbentuk,
Ujian Nasional di Singapura diselenggarakan oleh devisi testing, yang berada di
bawah Kementrian Pendidikan. ETS di Amerika Serikat merupakan salah satu
lembaga pengujian, dan statusnya swasta penuh.
Lembaga-lembaga pengujian
ini bertangung jawab pebuh dalam seluruh penyelenggaran ujian, dari A sampai Z.
Dengan demikian, seluruh proses penyelenggaraan ujian dapat dilakukan secara
profesional, sehingga dapat berlangsung dengan baik, kredibel, dan akuntabel.
Penyiapan dan penyelenggaraan ujian merupakan tugas pokok dan funsi dari
lembaga ini, yang harus dilakukan sebagai sesuatu yang rutin. Oleh karena itu,
apabila lembaga ini sudah terbentuk, tidak perlu lagi pembentukan panitia pada
berbagai jenjang, yang sufatnya ad hoc.
Bahan Ujian
Mata pelajaran yang diujikan dalam UNPK pada
masing-masing jenjang dan jenis satuan pendidikan masih dapat dipertahankan
seperti mata pelajaran yang ada saat ini, sebagai berikut.
a.
Paket A setara SD/MI meliputi: Pendidikan
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia,
Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
b.
Paket B setara SMP/MTs, meliputi: Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu
Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris;
c.
Paket C IPA setara SMA, dan MA Program Studi IPA
meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi;
d.
Paket C IPS setara SMA dan MA Program Studi IPS
meliputi Bahasa dan Sastra
Indonesia/Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi;
e.
Paket C Kejuruan meliputi: Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan
Matematika.
Adapun bahan UNPK dapat dirinci menjadi 3 macam,
yakni: Standar Kompetensi Lulusan, Spesifikasi Tes, dan naskah master soal.
Masing-masing bahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
Standar Kompetensi Lul.usan
Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
SKL UNPK adalah kemampuan minimal dalam mata pelajaran UNPK, yang harus
dikuasai oleh peserta didik, sebagai salah satu persyaratan untuk lulus pada suatu jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan. SKL ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
dan dapat dilakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Sebelum dilakukan
perubahan berdasarkan hasil evalusai, suatu SKL tetap berlaku dan digunakan
dalam pelaksanaan ujian.
1. Spesifikasi Naskah Soal
Untuk
memudahkan pemilihan dan perakitan naskah soal, dari SKL
dikembangkan spesifikasi tes. Spesifikasi ini memuat indakator dan measure
untuk setiap butir soal, sehingga
memudahkan perakitan naskah soal yang paralel dilihat dari segi isi (content) dan
tingkat kesukarannya. Spesifikasi
naskah soal memuat:
a. Nomor Soal;
b. Kompetensi/Pokok Bahasan/Subpokok bahasan;
c. Indikator butir soal; dan
d. measure
Spesifikasi naskah soal juga dapat disebarluaskan,
sebagai bahan bagi pesertd didik untuk mempersiapkan ujian secara lebih fokus.
2. Master Naskah Soal
Master soal ujian
nasinal dipilih dan dirakit dari bank soal yang ada di Pusat Penilaian
Pendidikan, yang sesuai dengan SKL dan
Spesifikasi yang ditetapkan. Adapun butir soal yang berada dalam bank soal,
adalah butir soal yang bermutu baik, dan dikembangkan melalui serangkaian
langkah sebagai berikut.
a.
penulisan butir soal oleh guru, berdasarkan ksi-kisi yang telah
disiapkan;
b.
telaah kualitatif oleh guru dan pakar konstruksi tes;
c.
uji coba soal;
d.
analisis statistic;
e.
pemilih butir soal (pemilahan: butir soal baik, butir soal perlu revisi
untuk uji coba berikutnya, dan butir soal yang ditolak/tidak digunakan);
f.
entri butir soal (yang memenuhi criteria empiric) ke dalam bank soal.
Master Soal, yang terdiri
dari sejumlah paket, yang
isi dan tingkat kesukarannya relatif sama.
Penggandaan Naskah Soal
Penggandaan soal UNPK dilakukan di tingkat provinsi oleh
perusahaan percetakan setempat yang ditetapkan berdasarkan kriteria yang ketat
dilihat dari segi:
1. kelengkapan sarana
dan prasaran, untuk menjamin kelancaran dan ketepatan waktu penyelesaian
pekerjaan pencetakan;
2. mutu hasil
pencetakan;
3. pengamanan dalam
proses pencetakan dan pendistribusian; dan
4. pengalaman.
Krriteria
ke-4 menjadi penting untuk dipertimbangkan, untuk menghindari kekacauan dalam
proses pencetakan, pengamplopan, dan pendistribusian bahan ujian.
Perusahaan
percetakan yang mencetak naskah soal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, ,
tidak ditenderkan. Naskah
soal adalah dokumen negara yang bersifat rahasia, dan perlu penertiban dan
pengamanan yang ketat dalam proses pencetakan dan pendistribusian. Pemilihan
percetakan melalui tender seperti yang terjadi saat ini, sering terpilih
perusahaan percetakan yang belum berpengalaman, sehingga sering menimbulkan
banyak dalam pencetakan dan pendistribusian bahan ujian.
Pendistribusian Naskah Soal
Perusahaan Percetakan, setelah selesai proses pencetakan, mendistribusikan
bahan ujian ke lembaga penyelenggara UNPK tingkat Kabupaten/Kota, di bawah
pengawasan lembaga penyelenggara UNPK Tingkat Provinsi. Selanjutnya, lembaga
penyelenggara UNPK Tingkat Kabupaten/Kota, mendistribusikan bahan ujian ke sekolah/madrasah,
tempat penyelenggaraan UNPK setiap hari sesuai dengan jadwal UNPK. Lembaga
penyelenggara UNPK tingkat Kabupaten/Kota bertangung jawab penuh dalam
penyelenggaraan dan pengamanan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah.
Pengawasan di Ruang Ujian
Pengawasan di ruang ujian
dilakukan oleh tim pengawas UNPK yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara UNPK
tingkat Kabupaten/kota. Pengawas ruang
ujian ditetapkan dari para guru sekolah/madrasah atau tutor, dengan
memperhatikan faktor keamanan, kejujuran, dan ketelitian, untuk menjamin
keamanan pelaksanaan ujian di sekolah/madrasah.
Pemindaian dan penskoran Lembar Jawaban
Ujian Nasional
Pemindai (scanning)
lembar jawaban UNPK dan penskoran (scoring)
dilakukan oleh Tim pemindaian tingkat provinsi, yang dibentuk penyelenggara
lembaga pengujian tingkat provinsi.
Kriteria dan Penentuan Kelulusan
Kriteria kelulusan peserta UNPK ditetapkan
oleh Lembaga Pengujian Pusat. Seluruh peserta ujian yang memenuhi kriteria
kelulusan ditetapkan lulus dalam UNPK.
Pelaksanaan Ujian Nasional
Ada 2 alternatif bentuk
penyelengaraan Ujian Nasional yang dapat dilakukan di masa mendatang sebagai berikut.
1.
Pelaksanaan dengan Pemberdayaan Bank Soal Daerah
Pelaksanaan ujian dapat dilakukan dengan
pemberdayaan Bank Soal di daerah, yaitu dengan merakit naskah soal menggunakan
bank soal yang ada di masing-masing-masing provinsi. Lembaga pusat hanya
menyiapkan sejumlah butir soal inti (ancor
item) untuk menyamakan skala dalam penskoran. Selain butir soal inti,
lembaga pusat perlu menyiapkan daftar spesifikasi tes, sebagai acuan bagi
daerah dalam merakit butir soal. Keuntungan dari strategi ini antara lain
sebagai berikut.
a.
Kemampuan yang dites, sama untuk seluruh wilayah negara.
b. Hasil tes dapat dibandingkan antarpeserta,
antar-satuan pendidkan, antardaerah, dan bahkan antar tahun
c. Bila terjadi kebocoran soal di suatu daerah
tidak perlu mengulangi ujian di semua provinsi;
d. Beban penyelenggara pusat tidak terlalu berat,
yang dapat mengakibatkan mudahnya terjadi kekeliruan dalam penyiapan naskah
soal.
2.
Pelaksanaan dengan Computer
Adaptive Testing (CAT)
Pelaksanaan ujian dengan CAT, peserta ujian
mengerjakan soal dengan menggunakan perangkat komputer, dan butir soal akan
keluar secara random, dengan tingkat kesukaran yang sesuai dengan kemampuan
masing-masing peserta tes.
Strategi ini memiliki keunggulan dalam beberapa
hal sebagai berikut.
a.
Mudah dan cepat dalam penskoran, karena hasilnya langsung diperoleh pada
saat itu juga.
b. Hasil tes lebih akurat, lebih objektif objektif dan kre-dibel, karena diskor secara
otomatis oleh sistem atau komputer.
c. Sangat
efisien, karena tidak memerlukan biaya pence-takan naskah soal dan lembar
jawaban siswa.
Yang menjadi masalah adalah memerlukan investasi
awal yang besar dari pemerintah. Namun, apabila investasi awal sudah tersedia,
maka dalam pelaksanaan ujian tahun-tahun berikut akan lebih mudah, lebih murah,
dan lebih lancar dalam pelaksanaannya. Masalah lain adalah memerlukan kesiapan
peserta tes untuk mengoperasikan komputer. Namun, apabila sistem ini akan diimplementasikan
sistem ini dapat diujicobakan secara bertahap.
Pemanfaatan Hasil Ujian
Kegunaan hasil Ujian Nasional,
adalah menjadi salah satu
pertimbangan untuk:
- pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
- seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
- akreditasi satuan pendidikan; dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Biaya
Penyelenggaraan Ujian Nasional
Biaya penyelenggaraan UN, termasuk UNPK sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sesuai
dengan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan
Pemerintah(PP) No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, peserta
didik wajib mengikuti satu kali ujian
nasional tanpa dipungut biaya. Oleh karena itu, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah harus menyiadakan anggaran yang mencukupi untuk membiayai
penyelenggaraan ujian ini.
Bagi
peserta didik tidak lulus dalam UNPK, berhak mengulang, sampai mencapai
kelulusan. Namun, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 69 ayat (2)
PP No. 19, untuk ujian yang kedua dan seterusnya, peserta didik dapat dipungut
biaya. Ketentuan ini adalah penting, untuk memberi dorongan kepada peserta
didik supaya belajar lebih keras untuk mencapai kelulusan dalam satu kali
ujian. Selain dari itu, juga penting dalam rangka penghematan biaya yang harus
dikeluarkan oleh pemerintah.
Penutup
Hasil UNPK yang valid, akurat, dan kredibel sangat diperlukan sebagai dasar dalam
perumusan kebijakan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan secara
berkelanjutan. Hasil UNPK yang valid, akurat, dan kredibel hanya dapat
diperoleh apabila tes yang digunakan bermutu baik, ujiannya terlaksana dengan
baik, dan penskorannya dilakukan secara baik dan objektif. Berkaitan dengan hal
ini, ditemukan masih banyak celah kelemahan dalam pelaksanaan UNPK.
Disinyalir, dalam pelaksanaan UNPK selama ini
banyak terjadi kecurangan karena berbagai kepentingan. Indikasi kecurangan ini
juga diperkuat oleh hasil analisis lebar jawaban peserta. Kondisi ini perlu
diperbaiki, karena apabila tidak diperbaiki, penyelenggaraan UNPK hanya
merupakan penghamburan biaya dan energi yang sia-sia. Data hasil UN hanya merupakan
sampah, yang tidak tepat digunakan dalam pengambilan keputusan dan dalam
perumusan kebijakan pembangunan pendidikan.
Oleh karena itu, mengingat pentingnya UNPK dan
pentingnya upaya untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini,
dipandang perlu adanya upaya yang lebih serius untuk memperbaiki sistem dan
mekanisme penyelenggaraan UNPK yang jujur dan objektif pada semua tingkat
penyelenggaraan.
* * *
0 comments:
Post a Comment